Membela Tersangka Korupsi di Malang - Okami.id

SEBANYAK 41 anggota DPRD Malang telah ditetapkan sebagai tersangka

Membela Tersangka Korupsi di Malang

Membela Tersangka Korupsi di Malang
korupsi

Oleh: Yusran Darmawan*

SEBANYAK 41 anggota DPRD Malang telah ditetapkan sebagai tersangka. Seperti biasa, semua orang akan bersorak dan tepuk tangan sebab agenda pemberantasan korupsi telah ditegakkan. Semua akan bergembira sebab ada lagi yang ditangkap. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa semakin banyak yang ditahan, korupsi tetap ada?

“Ah, itu hanya sial,” kata seorang teman aktivis. Menurutnya, modus kongkalikong antara pemerintah daerah dan anggota dewan itu terjadi di mana-mana. Tak cuma di daerah. Bahkan di tingkat pusat pun, modus yang sama juga terjadi. “Kalau tak ada bagi-bagi, mana mungkin dewan menyetujui usulan pemerintah,” katanya.

Mungkin saja pemikir Montesqieu tidak menyangka bahwa trias politica yang digagasnya akan dipraktikkan secara berbeda. Dia meniatkan Trias Politica itu sebagai pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Maksudnya, pemisahan wewenang antara pembuat kebijakan (pemerintah), pengawas kebijakan (dewan), dan mahkamah (kehakiman).

Tapi di sini, trias politica itu bukan dilihat sebagai pemisahan, tetapi kolaborasi dan kerja sama. Walikota Malang mengajikan usulan anggaran untuk disetujui dewan. Demi stempel setuju, dia menyiapkan segepok finansial. Walikota berpikir praktis, daripada ditahan-tahan, yang bisa membawa akibat pada lambannya pembangunan, mending dipenuhi keinginannya.

Pihak dewan juga punya pikiran lain. Usulan walikota tidak dilihat sebagai kerja demi pembangunan untuk rakyat. Dewan melihat potensi walikota akan segera panen raya jika usulan anggaran disetujui.

Sebab, usulan anggaran itu akan dieksekusi oleh para rekanan pengusaha itu sendiri. Malah, bisa jadi dieksekusi oleh perusahaan milik walikota sendiri.

“Enak aja, udah dapat tips dari setiap item pekerjaan, eh malah dapat lagi dari rekanan pengusaha. Dia untung, kita buntung. Kita dapat dong?” demikian kira-kira kata anggota DPRD.

Saya teringat ucapan akademisi Edward Aspinall tentang proyek gentong babi atau pork barrel projects. Seorang politisi dan kepala daerah sering menjanjikan proyek-proyek pembangunan. Proyek ini biasanya melibatkan lobi-lobi, jaringan, serta kongkalikong antara dirinya dengan politisi lain. Demi proyek itu lancar, maka banyak pihak harus kecipratan.

Pantas saja kalau beberapa media sering menyebutnya korupsi berjamaah. Sebab dilakukan secara bersama-sama, mengikuti arahan dari satu orang. Kata berjamaah sebenarnya kurang elok menjadi sebutan, tapi publik butuh satu pandangan yang menyatakan bahwa ini tidak dilakukan seorang diri, melainkan beramai-ramai.

Kata peneliti Michael Buehler, hampir semua proyek-proyek pembangunan selalu dikerjakan oleh kontraktor atau perusahaan milik seorang kepala daerah. Itu semacam proyek balas budi. Sebab ketika seseorang jadi kepala daerah, dia juga didukung oleh banyak pengusaha. Pepatah “no free lunch” berlaku di sini. Tak ada makan siang gratis.

Tapi tidak bisa juga hanya menyalahkan walikota dan anggota dewan. Birokrasi juga harus dituding sebab hanya mengikuti apa saja kemauan penguasa. Birokrasi harusnya netral dan profesional sebab tugasnya memberikan pelayanan.

Sejak awal, birokrasi tahu bahwa ada persekongkolan. Anggaran itu kan bakal dicairkan bendahara daerah. Kalau dia tahu bahwa itu keliru, mengapa dia diam saja? Jika ditelusuri, maka beberapa hal membuat birokrat bungkam. Pertama, sebab bisa jadi mendapat bagian. Kedua, memilih tunduk patuh pada keinginan walikota sebab jika membantah akan terancam mutasi.

Kita pun juga harus berani menyalahkan masyarakat kita. Sebab masyarakat kita memandang tinggi mereka yang kaya dan sejahtera. Di berbagai kondangan ataupun pesta pernikahan, orang-orang kaya-raya selalu menempati kursi paling istimewa.

HALAMAN
12
Leaderboard
close